PILREK ATAU PIL KB?

PILREK ATAU PIL KB?

Oleh Firman Venayaksa

Pemilihan Rektor (Pilrek) yang diselenggarakan di Untirta ternyata menumbuhkan kenikmatan tersendiri. Ada sivitas akademika yang melihat hal ini secara sinis ada juga yang begitu serius menjalani hari-harinya sebagai tim sukses dadakan. Bagi yang sinis tentu hal ini bisa ditangkap sebagai sesuatu yang wajar, mereka lebih memilih untuk apatis dan tidak memihak. Apa lagi melihat perkembangan Untirta yang masih terseok-seok; fasilitas yang serba minim ditambah pengelolaan kampus yang amburadul tentu tak akan membuat Anda berbetah-betah nongkrong di kampus. Jika Anda datang ke Untirta, akan Anda temui WC yang tak jelas kunci pintunya, genset yang dibiarkan teronggok di belakang gedung dan tempat karcis parkir yang tak jadi difungsikan karena takut didemo warga kampus. Padahal barang-barang itu tentu saja tidak dibeli dari kocek sendiri.

Namun bagi orang-orang yang serius dengan perhelatan ini, Anda bisa menjadi selebritis dadakan. Bagaimana tidak? Anda bisa menjadi tim sukses yang serius dan digandrungi banyak pengikut. Setiap hari Anda bisa meeting di restoran dan sedikit banya bisa melupakan pekerjaan sebagai staf administrasi atau dosen dengan pekerjaan yang menumpuk. Menjadi bawahan memang tidak menarik sama sekali. Disinilah waktunya Anda bisa memainkan peran. Siapa tahu calon yang Anda idamkan bisa jadi rektor sehingga Anda bisa mengubah nasib hidup Anda dengan cepat. Jika kalah toh tak mungkin dipecat. Paling-paling dikucilkan dari peradaban kampus.

Bagi aktivis mahasiswa, tentu hal ini juga menjadi berkah yang dahsyat. Setidaknya mereka bisa ikut jadi penumpang gerbong kereta api kendati tak pernah mengerti siapa masinisnya dan mau dibawa ke mana kendaraan itu ditambatkan. Bagi mahasiswa yang oportunis, hal ini bisa dijadikan sebagai daya tawar untuk dapat beasiswa atau minimal bisa membereskan IPK-nya yang jeblok gara-gara jarang kuliah. Bagi para dosen, hal ini menjadi kian eksotik. Setidaknya mereka bisa menjual suara mahasiswa yang sedang diajarnya (tentu ditambah embel-embel dapat nilai A jika memilih calon yang digadang-gadangnya). Katakanlah jika seorang dosen mengajar lima kelas, satu kelas terdiri atas 40 mahasiswa, maka ia akan mengatakan kepada salah satu calon rektor bahwa ia bisa menggiring 200 mahasiswanya untuk mencoblos dalam proses uji popularitas calon Rektor. Jadi dibanding mudaratnya sebetulnya perhelatan Pilrek ini lebih banyak manfaatnya. Setiap sivitas akademika bisa saling silaturahmi gagasan, menjual gosip-gosip, merekayasa isu-isu murahan sekaligus mengasah bakat terpendam sebagai tim sukses dadakan.

Dari kejadian ini, segala macam anekdot pun berhimpitan di antara hiruk pikuk dukung-mendukung. Setelah membaca harian Radar Banten (9/6/11) berjudul “Dosen dan Mahasiswa terpecah” seorang dosen yang tak akan pernah mau disebut namanya seumur hidupnya berseloroh dengan pertanyaan retoris seperti ini, “apa persamaan antara Pilrek dan Pil KB? Jawabannya sama-sama alat kontrasepsi. Jika pil KB menekan agar tak banyak anak, jika pilrek menekan agar tak banyak calon.” Nah lho!

Awalnya mungkin anekdot ini terkesan serampangan dan tak bisa dipertanggungjawabkan secara literer. Hal ini sebagai konsekuensi dari berkembangnya keinginan sebagian pihak agar tidak menggubris calon dai luar Untirta.  Namun ketika kita merujuk pada Tata Tertib yang disahkan oleh Senat Universitas, hal ini nampaknya tak lagi menjadi guyonan tetapi justru membuat kita menjadi begitu kerdil. Kerdil karena kita merasa bahwa Untirta adalah milik orang-orang yang bekerja di institusi tersebut. Kerdil karena seolah-olah kita tak berani bertanding dengan orang yang di luar Untirta. Kerdil karena cara pandang yang sempit dan sesaat, persis seperti alat kontrasepsi.

Untirta sebagai sebuah institusi adalah bagian dari pemerintah. Dengan demikian, kita harus mengacu pada gaya “demokrasi ala pemerintah” yang salah satunya sekitar 35 persen Menteri Pendidikan Nasional punya saham di senat. Di dalam Permendiknas no 24 tahun 2010 dengan sangat terang dan jelas dideskripsikan mengenai kriteria menjadi seorang rektor. Hingga saat ini tak tertera secuilpun bahwa yang berhak menjadi rektor adalah dosen yang bekerja tetap di kampus itu. Disinilah justru setiap dosen dan sivitas akademika lainnya berperan aktif sekaligus menguji kemampuan dirinya untuk berani bersejajar dengan produk dari kampus lain di luar Untirta.  

Proses semacam ini adalah keniscayaan bagi siapapun yang menjadi dosen. Setiap saat kita “berlomba” untuk membuat penelitian, mengasah kecerdasan intelektual melalui jurnal nasional dan internasional atau berperang gagasan melalui seminar-seminar terbuka. Itulah sejatinya dosen. Anda bisa bayangkan jika dosen tak terbiasa melakukan itu; bagaimana ia bisa mempertanggungjawabkan tridarma Perguruan Tinggi yang sudah harus menjadi konsensus dalam setiap tindakan dan perilakunya? Betapa malunya kita kepada mahasiswa dan masyarakat luas ketika kita tak berani menengadahkan kepala berjumpa dengan akademisi lainnya di luar Untirta. Tentu tak seorang pun mau disebut sebagai akademisi kurung batokeun.

Sebaiknya sivitas akademika yang sedemikian harus segera bertobat dan mengubah paradigmanya sebelum kesesatan kian menjadi labirin. Hal ini sangat mengganggu apabila suatu saat ada dosen Untirta dengan kemampuan istimewa lalu dilamar oleh universitas lain untuk ikut bersaing di luar kampusnya. Cara pandang ini jelas telah mengerdilkan institusi Untirta yang dengan jumawa hendak meraih Wor(l)d Class University. Bagaimana mau menjadi kelas dunia jika dengan universitas tetangga saja tak hendak berkompetisi dengan segala argumen latah dan centil gaya Pilkada itu?

Pilrek seyogyanya harus dibedakan dengan Pilkada yang sekarang ini berhembus kencang mengganggu pondasi kemanusiaan kita. Janganlah membuat oposisi biner antara calon dari luar dan dalam kampus. Dikotomi semacam itu hanya akan menambah citra penggumamnya menjadi sosok yang tak mengerti banyak hal mengenai tabiat kampus yang egaliter. Justru dengan hadirnya Pilrek dalam waktu yang hampir bersamaan, kita harus berani membuktikan kepada masyarakat Banten bahwa Untirta sebagai subordinat dari institusi dan pemikiran dunia harus memberikan pencerahan, bukan justru sebaliknya kita mengadopsi hal-hal aneh yang terjadi di Pilkada. Saya tidak yakin, dari sekian ribu sivitas akademika di Untirta bisa diperlakukan sama seperti Pilkada. Warga kampus adalah warga yang elit-egaliter, cerdas dan punya karakter.

Siapapun calon rektor yang berani mendaftar saat ini harus dilihat sebagai keberkahan tersendiri untuk kampus. Dengan munculnya sepuluh kandidat yang siap berjibaku memimpin Untirta ke depan, berarti ada sepuluh kemungkinan sivitas akademika berubah dan berbuah. Cara berpikir konstruktif semacam inilah yang dibutuhkan kampus, bukan cara berpikir gaya Pil KB yang setiap saat mematikan sel-sel sperma untuk tumbuh dan berkembang.

Penulis adalah Dosen Jurusan Pendidikan  Bahasa dan Seni dan Koordinator Forum Perubahan Untirta.